Bipolonews.com – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Masri Mamulati menegaskan, BUMDes merupakan program prioritas untuk menggenjot perekonomian pendapatan di semua desa.
Demikian disampaikan Mamulati sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar bahwa ada pemerasan untuk mengurus uang dari 81 desa untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan BUMDes tidak benar, Rabu, (29/3/2023)
Mamulati mengatakan, informasi salah satu media tentang kegiatan pelatihan BUMDes yang bertempat di gedung serba guna, bahwa itu (kegiatan) tidak ada di APBDes, itu keliru dan itu informasi bohong.
Dikatakan Mamulati, karena sesuai dengan PMK 07 2022 salah satu program prioritas adalah BUMDes.
“Yang dari 71 desa, BUMDes yang terdaftar dan aktif 30 yang menghasilkan PAD adalah 6 BUMDes,” sebut Mamulati.
Untuk itu lanjutnya, melihat kondisi ini maka pihaknya berkewajiban melakukan revitalisasi BUMDes.
“Sehingga dengan melakukan revitalisasi BUMDes, maka BUMDes bisa hidup kembali dan bisa berperan sebagai penyangga ekonomi masyarakat,” jelas Mamulati.
Selain itu kata Mamulati, BUMDes bisa menghasilkan PAD bagi setiap Desa.
Terkait dengan adanya informasi bahwa 81 desa yang memberikan kontribusi untuk honorium (narasumber) tandasnya itu tidak benar.
Jelasnya, desa yang hadir dalam kegiatan itu berjumlah 32 desa, yang memberikan kontribusi adalah 23 desa.
“Kenapa memberikan kontribusi, karena ada di APBDes masing-masing desa,” ujarnya.
Lanjutnya, bahwa yang mana kegiatannya berlangsung di ota Namrole Ibu Kota Kabupaten.
“PMD hanya mediasi untuk mengundang atau memakai narasumber dari luar daerah yang memiliki kapasitas ilmu akademik BUMDes,” ungkap Mamulati.
Kata Mamulati, narasumber sebanyak 4 orang bergelar Doktor yang memberikan materi.
“Dihitung dari yang ada dan di kalikan dengan 37 (BUMDes) maka anggaran berkisar 81 juta,” ucapnya.
Sebutnya, 81 juta dihitung dengan jam penyajian materi maka dihitung hanya 45 menit.
Mamulati berharap media yang menyampaikan informasi terkait kegiatan pelatihan BUMDes harus memiliki data yang valid sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Niat kami itu baik, karena yang kami lakukan itu suda merujuk pada PMK 07 tahun 2022,” jelasnya.
Lanjutnya bahwa, PKK 07 tahun 2022 tentang program prioritas penggunaan dana desa adalah BUMDes.
Analoginya jelas Mamulati, kalau dikatakan bahwa pihaknya memaksakan itu tandasnya, tidak benar.
Analoginya jelas Mamulati, seperti program stunting tidak ada di Musrenbang tingkat desa tetapi di masukan karena merupakan program nasional.
“Kenapa BUMDes menjadi program nasional, karena menggenjot perekonomian pendapatan PAD desa,” jelas Mamulati.
Sambung Mamulati lagi, program ini harus di sukseskan terkait dengan BUMDes yang ada di Kabupaten Buru Selatan.
Sambungnya menutup dan menegaskan bahwa, ada intimidasi dari dinas kepada para kades itu sangat tidaklah benar.
“Karena di dalam PMK nomor 07 tahun 2022 bahwa BUMDes merupakan program prioritas,” tandas Mamulati.
Salah satu Kades, Buis Biloro kepala Desa Batu Layar Kepada media ini mengatakan bahwa tidak ada pemaksaan kepada kepala desa.
“Tidak ada pemaksaan kepada kepala desa, bahwa harus setor 3 juta itu tidak benar,” tandasnya.
Tegasnya bahwa tidak ada pemaksaan kepada para kades untuk menyetor 3 juta karena anggaran itu suda ada didalam APBDes,” jelasnya.
Dalam kegiatan pelatihan itu jelasnya bahwa harus di hadiri oleh kades, BPD dan ket BUMDes dan sekertaris desa.
“Itu sudah ada didalam APBDes, jadi kalau dikatakan pungli atau pemerasan kepada kepala desa tidak benar, karena suda ada didalam APBDes,” ujarnya. (BN-01)
