Bipolonews.com – Dewan Pimpinan Daerah Dua (DPD II) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru Selatan mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail segera menjawab pengusulan anggaran dari Pemerintah Daerah Buru Selatan terhadap Pemulihan Infrastruktur Dampak Bencana Alam.
Ketegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD II KNPI Kabupaten Buru Selatan Muhammad Kasim Latuconsina kepada media ini di Namrole, Minggu, (11/9/2022)
“Bencana Alam yang marak terjadi di Kabupaten Buru Selatan telah direspon oleh Pemerintah Daerah Buru Selatan,” jelas Latuconsina.
Muhammad Kasim Latuconsina atau yang sering di panggil Rifai Latuconsina menyoroti perkembangan dinamika yang marak terjadi di Buru Selatan khusus persoalan bencana alam.
DPD II KNPI Buru Selatan mempertegas kepada Pemerintah Provinsi Maluku terkhusus Dinas PUPR dan Badan Penaggulangan Bencana Propinsi Maluku agar merespons pengusulan dari pemerintah Kabupaten Buru Selatan Bupati Safitri Malik Soulisa.
Rifai mengatakan, pengusulan dari Bupati Safitri Malik Soulisa itu dengan Nomor Surat 610.12/655 terhadap Pemulihan Infrastruktur Dampak Bencana pada Bulan Juni-Juli 2022 dengan rancangan anggaran total Rp 91.300.000.00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus ribu Rupiah)
“Pengusulan tanggap bencana yang di lakukan oleh pemerintah Buru Selatan kepada pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat agar dapa mewujudkan pengusulan dari Pemerintah Daerah Buru Selatan agar menjadi skala prioritas untuk mengatasi bencana alam yang di rasakan oleh masyarakat Buru Selatan pada Tahun 2022,” jelasnya.
Lanjutnya, Surat pengusulan yang kedua dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dinas terkait agar secepatnya dapat merespon surat pengusulan dari Pemerintah Daerah Buru Selatan Bupati Safitri Malik Soulisa.
Surat kedua kata Rifai, dengan nomor Surat 614.14/566 Dampak bencana alam yang melanda Kabupaten Buru Selatan dalam beberapa bulan yang lalu mengakibatkan terjadi abrasi pantai yang merusak seluru fasilitas pemerintah daerah pada pesisir Kabupaten Buru Selatan Dengan total panjang pantai akibat abrasi sepanjang 4.300 meter Dengan menggunakan kontruksi cincin beton /Buis di perkirakan dengan rancangan anggaran yang bernilai. Rp. 84.550,000,000 (Delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pasangan Bronjong sungai waekolo sepanjang 500 meter dengan nilai anggaran Rp. 6.000.000.000 (Enan miliar Rupiah)
“Seluruh bencana alam yang melanda Kabupaten Buru Selatan beberapa bulan terakhir ini telah di respon baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan,” ucap Rifai prihatin.
Untuk itu DPD II KNPI Bursel mendesak dan mengawal proses pengusulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat agar sesegera mungkin untuk merespon apa yang menjadi kebutuhan skala prioritas pemerintah daerah kabupaten Buru selatan dalam mengatasi segala bentuk bencana alam yang melanda 6 kecamatan pasar kabupaten Buru selatan.
“DPD II KNPI Buru Selatan tetap mendukung program-program pemerintah yang bermuara pada kepentingan rakyat dan kami akan mengawal sehingga pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah Pusat dapat merealisasikan semua Bencana alam yang menimpa buru selatan beberap bulan yang lalu,” pungkas Latuconsina. (BN-01)
