Bipolonews.com – Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung untuk menggugat putusan kasasi dalam kasus Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat.
Sekertaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Buru Selatan Taha Fatsey menilai Muldoko seperti seorang preman, begal yang merampok secara paksa barang milik orang lain.
“Muldoko ini kalau saya menilai dia seperti seorang preman jalanan yang merampok barang orang yang bukan milik dia, milik orang lain,” kritis Facey kepada media ini, Kamis, (6/4/2023)
Dikatakan, dirinya mendukung pernyataan yang disampaikan oleh ketua umum Partai Demokrat bahwa PK yang dilakukan oleh Muldoko sebagai upaya menjegal Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
“Kalau pandangan politik saya, saya menduga Muldoko ini hanya suruhan untuk merusak Partai Demokrat,” tandasnya.
Bersama dengan DPC Partai Demokrat lainnya di Indonesia, DPC Partai Demokrat Kabupaten Buru Selatan juga akan menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum ke pengadilan.
Disampaikan bahwa, pihaknya akan menyerahkan surat perlindungan hukum dilakukan serentak setelah mendengarkan arahan dari AHY selaku ketua umum.
Yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan tindakan yang ilegal, cacat hukum ingin merusak demokrasi di Indonesia,” kecamnya.
Mengutip, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di akun media sosialnya menuliskan, “Moeldoko lagi, lagi-lagi Moeldoko. Rupanya dia masih berusaha terus untuk membegal Partai Demokrat. Walaupun sudah kalah di PN, PTUN, sampai kasasi di MA (hingga16-0), ternyata masih juga mengajukan PK di MA.”
Ia pun mengaitkan PK itu dengan dukungan De mokrat terhadap Anieds Baswedan. “Menariknya PK diajukannya tgl 3 Maret lalu, sehari setelah Partai Demokrat mengajukan Anies Baswedan secara resmi sebagai Bacapres. Tampaknya ini sekaligus upaya untuk menggagalkan Mas Anies sebagai Capres”.
Menurut Andi, tentu, kalau Demokrat bisa dikuasai KSP Moeldoko, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan akan bubar dengan sendirinya.
Karena Partai Demokrat pasti berubah menjadi partai pendukung pemerintah, bukan lagi partai oposisi yang memperjuangkan perubahan. Hanya ada satu kata: Lawan! Perilaku kekuasaan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini merusak tatanan demokrasi yang kita perjuangkan sejak Reformasi. (BN-01)
